BANJARMASIN,Teladankalimantan.com-Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Sekda Kalsel) M Syarifuddin melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum Setda Kalsel Adi Santoso mengatakan menyebutkan, dalam empat tahun terakhir, angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kalsel menunjukkan trend cukup positif meski sempat mengalami fluktuasi.
“Pada tahun 2021, IDI Kalsel tercatat sebesar 75,41,” ujar Adi Santoso, pada Forum Group Discussion (FGD) melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, di Banjarmasin, Rabu (18/02/2026).
Menurut dia, pada tahun 2022, angka tersebut meningkat signifikan menjadi 80,86., tahun 2023 sempat mengalami sedikit penurunan menjadi 80,44, sebelum kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 81,91 dan menempatkan Kalsel pada peringkat ke-11 nasional.
“Capaian tersebut juga berada di atas angka nasional yang sebesar 79,81. Meski demikian, peningkatan angka bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari proses evaluasi berkelanjutan untuk memperkuat kualitas demokrasi,” ucapnya.
Lebih lanjut dia mengemukakan, pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya evaluasi perkembangan demokrasi di daerah.
“Untuk pengukuran IDI 2025 digunakan metode triangulasi yang mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data yang diperoleh melalui review koran dan dokumen akan divalidasi melalui diskusi serta pendalaman informasi dari para partisipan FGD,” tegasnya.
Pengukuran IDI sendiri, ucap dia, mencakup tiga aspek utama, yakni aspek kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Ketiga aspek tersebut dijabarkan ke dalam 22 indikator yang menjadi dasar penilaian.
“Indeks Demokrasi Indonesia merupakan instrumen penting untuk mengukur tingkat kemajuan demokrasi, baik secara nasional maupun di tingkat Provinsi,” tandasnya.
Kebebasan dan praktik demokrasi yang sehat, papar dia, menjadi fondasi dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan masyarakat sipil dan jalannya pemerintahan.
“Tanpa demokrasi yang baik, berbagai aspek pembangunan dapat mengalami ketimpangan,” tandasnya.
Kemudian, jelas dia, FGD merupakan bagian integral dari proses pengukuran IDI karena menjadi ruang verifikasi dan eksplorasi data sehingga peserta yang diundang dinilai memiliki wawasan dan pemahaman terhadap berbagai kejadian yang berkaitan dengan indikator demokrasi di Kalsel.
Dia pun mengajak, seluruh peserta untuk menyampaikan pandangan secara jujur, adil, dan terbuka.
“Hasil verifikasi tersebut nantinya akan menjadi bahan evaluasi bersama guna mendorong penyelenggaraan demokrasi yang lebih baik dan berkualitas di Banua,” demikian tutupnya.(red/MC Kalsel/Rns)
