BANJARMASIN,Teladankalimantan.com-
Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) sekaligus Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalsel H Muhidin menegaskan, pengendalian inflasi adalah prioritas daerah.
“Inflasi terkendali berarti kesejahteraan masyarakat terjaga. Kita harus pastikan harga pangan strategis tetap stabil, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2025,” ujar H Muhidin, dalam siaran pers, di Banjarmasin, Rabu (15/10/2025).
Gubernur juga mengajak, seluruh kepala daerah untuk lebih proaktif.
“Saya minta Bupati dan Walikota memperkuat koordinasi dengan TPID, memantau harga harian dan segera melakukan intervensi jika ada gejolak. Operasi pasar murah, penguatan cadangan panganndan dukungan distribusi harus dilakukan secara cepat dan tepat,” tegasnya.
Dia juga menekankan, pentingnya sinergi dengan dunia usaha.
“Dukungan terhadap program MBG adalah langkah baik untuk meningkatkan gizi masyarakat, tetapi harus diimbangi dengan pengelolaan pasokan yang juga baik. Di sinilah peran swasta, BUMD.dan asosiasi pangan sangat penting,” tambahnya.
Sementara, Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan Moch Edy Yusuf menekankan, pentingnya kewaspadaan terhadap dinamika global yang masih penuh ketidakpastian.
Dia menyampaikan, proyeksi ekonomi nasional tetap optimis, namun harus diimbangi dengan kebijakan prioritas seperti penguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri serta dukungan pembiayaan melalui KUR dan Kredit Alsintan untuk memperkuat sektor pertanian dan menjaga daya saing.
Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas Badan Pangan Nasional Dr Budi Waryanto.memaparkan langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan menjelang HBKN Nataru.
Dia menegaskan, cadangan beras pemerintah telah terealisasi 100 persen dari target disertai percepatan penyaluran beras melalui program SPHP dan bantuan pangan.
Selain itu, terang dia, Gerakan Pangan Murah (GPM) terus digencarkan untuk memastikan keterjangkauan harga di tingkat konsumen.
Dari sisi pelaku usaha, Wakil Ketua DPW Perkumpulan SPPG Kalsel Faried Yudhistira Arifin menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dia menekankan, keberhasilan program tersebut harus berjalan seiring dengan pengendalian inflasi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan tanpa menimbulkan tekanan harga di daerah.
“High Level Meeting (HLM) ini menegaskan tekad seluruh pihak untuk menjaga inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat terjaga,” tegasnya
Dengan penguatan cadangan pangan, sambung dia, optimalisasi kerjasama antar daerah (KAD) dan dukungan program nasional seperti, Makan Bergizi Gratis, Kalsel siap menghadapi HBKN Nataru.
“Bekerja Bersama, Merangkul Semua menjadi semangat mengiringi langkah kolaborasi ini demi kesejahteraan masyarakat Banua dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” tegasnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalsel sekaligus Wakil Ketua TPID Kalsel Fadjar Majardi menekankan, pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Inflasi Kalsel pada September 2025 tercatat sebesar 2,91 persen (yoy), masih dalam sasaran 2,5 persen ± 1 persen. Namun, kita tidak boleh lengah. Menjelang akhir tahun, tekanan harga pangan berpotensi meningkat akibat naiknya permintaan dari masyarakat” ungkanya.
Fadjar menjelaskan, komoditas seperti beras, bawang merah, cabai dan daging ayam ras masih menjadi perhatian utama.
“Kita harus memastikan strategi 4K berjalan efektif: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang tepat kepada masyarakat. Tanpa sinergi, risiko lonjakan harga bisa mengganggu daya beli masyarakat,” tambahnya.
Dia juga mengapresiasi langkah-langkah telah dilakukan seperti, penyaluran beras SPHP, Gerakan Pangan Murah.dan penguatan KAD.
“Ke depan, kita perlu memperkuat peran BUMD pangan, memperluas digitalisasi rantai pasok dan memastikan pasokan bahan pangan untuk program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) terkelola dengan baik,” demikian tegas Fadjar.
Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) bersama Bank Indonesia serta seluruh pemangku kepentingan memperkuat koordinasi pengendalian inflasi melalui kegiatan HLM TPID Kalsel, Selasa (15/10/2025).
Pertemuan itu dihadiri Forkopimda Kalsel, Walikota/Bupati se-Kalsel, Kepala SKPD lingkup provinsi serta perwakilan instansi vertikal.
Forum tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2025.(red/rilis)
