BANJARMASIN,Teladankalimantan.com-Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan (BI Kalsel) Fadjar Majardi menyebutkan, perekonomian Kalsel memiliki keunggulan komparatif pada sektor sumber daya alam (SDA), khususnya pertambangan (29,47 persen) dan pertanian (11,55 persen).
“Keunggulan tersebut perlu ditransformasikan menjadi keunggulan kompetitif melalui penguatan hilirisasi,” ujar Fadjar Majardi, dalam siaran pers, Kamis (29/01/2026)
Bahkan, menurut dia, Kalsel berpeluang besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui transformasi struktural berbasis produktivitas dan peningkatan nilai tambah.
Di sisi lain, sebut dia, kontribusi industri pengolahan sebesar 10,9 persen mencerminkan masih terbukanya ruang penguatan struktur ekonomi daerah guna mendorong pertumbuhan investasi lebih tinggi dan berkelanjutan.
Dia juga menyampaikan, Indonesia merupakan produsen batu bara terbesar ketiga dunia pada 2023, Kalimantan sebagai wilayah dengan cadangan dan sumber daya terbesar mencapai 62,73 persen dari total nasional, termasuk Kalsel.
“Hasil simulasi menunjukkan bahwa umur cadangan batu bara di Kalimantan mencapai sekitar 90 tahun, sehingga berpotensi menopang pengembangan hilirisasi dalam jangka panjang,” ungkapnya.
Sejalan dengan hal tersebut, sambung dia, hilirisasi batubara menjadi strategi penting dalam meningkatkan nilai tambah perekonomian daerah, melalui hilirisasi batubara tidak hanya dimanfaatkan sebagai komoditas primer, tetapi dapat diolah menjadi berbagai produk turunan bernilai tambah tinggi yang mampu memperkuat struktur industri dan meningkatkan kontribusi sektor pengolahan.
Dalam konteks ini, terang dia, pemerintah pada awal tahun 2026 berencana melakukan groundbreaking proyek hilirisasi batubara menjadi Dimethyl Ether (DME) di tiga lokasi di Kalimantan, termasuk di Kalimantan Selatan.
“Rencana ini menjadi momentum penting yang implementasinya memerlukan dukungan aktif Pemerintah Daerah, khususnya dalam mengoptimalkan dampak ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalsel,” jelasnya.
Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Kalsel sebesar 8,1 persen, papar dia, diperlukan strategi baru agar investasi tumbuh lebih efisien dan produktif, melampaui tren jangka panjang.
“Saat ini, struktur investasi Kalsel masih didominasi oleh sektor-sektor dengan ICOR (Incremental Capital Output Ratio) yang relatif tinggi, yaitu rasio menggambarkan besarnya tambahan modal dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan output,” tegasnya.
Kondisi tersebut, sambung dia, menunjukkan perlunya pergeseran orientasi investasi menuju peningkatan kualitas dan nilai tambah, yang salah satunya ditempuh melalui penguatan hilirisasi industri.
“Hilirisasi mendorong pengolahan lanjutan sumber daya alam, memperpanjang rantai nilai di dalam daerah serta meningkatkan keterkaitan antarsektor, sehingga mampu menurunkan ICOR, meningkatkan efisielnsi dan produktivitasl investasi serta memperkuat basis industri pengolahan,” terangnya.
Sejalan dengan itu, jelasnya lagi, peningkatan kualitas investasi dan penguatan Total Factor Productivity (TFP) menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kalsel berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya tarik investasi daerah.
Fadjar juga menekankan, pentingnya reformasi struktural melalui penguatan tata kelola, kelembagaan dan kebijakan sebagai prasyarat peningkatan produktivitas per kapita dan efektivitas investasi.
“Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci transformasi ekonomi Kalsel,”tegas Fajar.
Selain itu, sambungnya lagi, penguatan aglomerasi ekonomi melalui pengembangan Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), seperti KEK Setangga dan KI SIIP serta pengembangan infrastruktur pertanian melalui program cetak sawah dan Optimalisasi Lahan Pertanian (OPLA) diarahkn untuk memperkuat produktivitas sektoral.
Laporan Perekonomian Indonesia (LPI), paparnya lagi, merupakan bentuk transparansi kebijakan Bank Indonesia kepada publik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
“Laporan ini diharapkan menjadi refereni utama yang kredibel dan berkualitas mengenai perkembangan dan prospek perekoomian Indonesia, sinergi bauran kebijakan nasional, serta rah kebijakan Bank Indonesia ke depan,” tandas Fajar.
Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan, optimisme perlu terus dibangun dan diperkuat, sehingga dapat memperkuat prospek perekonomian.
“Pertumbuhan ekonomi 2025 diprakirakan tumbuh dalam kisaran 4,7-5,5 persen dan akan meningkat menjadi 4,9-5,7 persen pada 2026 dan terus naik menjadi 5,1-5,9 persen pada 2027,” ucapnya.
Diterangkannya, stabilitas harga tetap terjaga dengan inflasi terkendali pada kisaran 2,5±1 persen pada 2026 dan 2027.
“Komitmen perlu diperkuat untuk memberikan yang terbaik bagi kemajuan ekonomi nasional. Bank Indonesia berkomitmen terus memperkuat bauran kebijakan yang diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas,” ungkap Gubernur BI.
Sementara itu, sambung dia, sinergi juga perlu terus diperkuat untuk lima area penting yaitu, memperkuat stabilitas perekonomian, mendorong sektor riil melalui hilirisasi sumber daya alam (SDA) dan industrialisasi, memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan pembiayaan perekonomian dan mengakselerasi digitalisasi.
Ke depan, tambahnya, BI akan terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan berdaya tahan dengan tetap waspada terhadap berbagai gejolak dan ketidakpastian serta dampak rambatannya ke perekonomian domestik.
“Sejalan dengan pesan utama LPI 2025, penguatan transformasi ekonomi daerah menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan nasional yang lebih tinggi dan berdaya tahan,” demikian tandasnya.
Bank Indonesia, Rabu (28/01/2026) menyampaikan Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2025 dengan mengangkat tema : Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan.
Laporan tersebut mengulas evaluasi dan prospek ekonomi global dan domestik serta pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia pada 2025 dan arah bauran kebijakan pada tahun 2026.(red/humas bi kalsel)
