JAKARTA, teladankalimantan.com–Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengingatkan self declare halal untuk fermentasi anggur atau buah-buahan lain (wine) yang bermerek Nabidz merupakan kesalahan. Wapres pun meminta agar hal ini tidak terjadi lagi, apalagi membuat polemik di masyarakat.
Program self declare halal merupakan percepatan waktu pengajuan proses sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha. Bahkan, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Kemudian, disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja Pasal 48.
“Kan memang ada UU-nya, ada yang mesti di self declare, dia menyatakan tapi nanti ada pernyataan kehalalannya itu tanpa harus dilakukan proses penelitian atau penelusuran. Tapi, itu kan pertama untuk UMKM, yang kedua bahan-bahan yang tidak apa, tidak pada posisi bahan yang kritis,” kata Wapres saat menghadiri acara Sarasehan di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (30/8).
Diketahui, produk anggur Nabidz mendapatkan sertifikasi halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Produk ini sebelumnya telah melakukan self declare agar bisa mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH.
Wapres pun mengatakan seharusnya ada penelitian lebih lanjut sebelum dikeluarkan self declare halal dari produk anggur Nabidz. Apalagi, produk ini berpotensi masuk dalam kelompok khamr (minuman keras) atau beralkohol.
“Nah, kemarin itu kenapa terjadi itu ada kesalahan masalah kritis, Nabidz itu kan yang memang harus diteliti karena dia itu berpotensi masuk dalam kelompok khamr (minuman keras), itu tidak dilakukan proses audit seperti biasa,” kata Wapres.
Sementara itu, polemik di masyarakat pun mempertanyakan dengan program self declare ini, apakah BPJPH tidak menguji suatu produk benar-benar halal atau tidak. Sepertinya halnya ketika produk anggur Nabidz diberikan sertifikasi halal.
“Kemudian dikeluarkan saja, kemudian sampai akhirnya dikeluarkan halalnya, akhirnya diprotes masyarakat, akhirnya dicabut. Peristiwa ini yang kemudian menjadi masalah sampai dicabut. Itu jangan sampai terjadi, jangan sampai terjadi seperti itu,” ungkap Wapres.
Wapres pun menegaskan jika sifatnya UMKM dan jenis bahan baku produk yang akan dilakukan self declare sudah bersertifikat halal, maka tidak akan menjadi masalah. “Jadi artinya kurang teliti hal yang memungkinkan ini bisa terjadi sesuatu yang haram dan tidak dilakukan audit, kemudian menggunakan self declare itu satu kekeliruan Saya kira,” pungkasnya. (red/i-news)
