BANJARMASIN,Teladankalimantan.com-Ribuan mahasiswa Kalimantan Selatan (Kalsel) tergabung dalam Aliansi Rakyat Kalimantan Selatan Melawan menggelar aksi unjuk rasa di Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kalsel, Senin (01/09/2025).
Pada unjuk rasa ditemui Kapolda Kalsel, Danrem Antasari dan Ketua DPRD Kalsel H Supian HK didampingi anggota DPRD H Rosehan dan H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah tersebut, Aliansi Rakyat Kalimantan Selatan Melawan menyampaikan tujuh point tuntutan ke DPRD Kalsel.
Tujuh tuntutan disampaikan pada aksi unjuk rasa tersebut adalah, pertama menuntut reformasi DPR, efesiensi gaji dan tunjangan DPR disesuaikan dengan kondisi fiskal negara serta melakukan transfaransi penggunaan dana.
Kedua, menuntut reformasi Polri, revisi Undang-Undang Polri dan mengecam segala bentuk tindakan refrensif aparat terhadap masyarakat serta Kaoolri harus benar-benar bertanggungjawab atas itu, jika tidak ada komitmen maka Kapolri harus mundur dari jabatannya.
Ketiga, menuntut pengusutan tuntas dan tanggungjawab penuh oleh instansi terkait atas kasus meninggalnya Affan Kurniawan.
Keempat, menutut penolakan Taman Nasional Meratus , monopoli batubara dan Konflik Agraria sawit dan masyarakat, khususnya Kota Baru dan berbagai isu lokal di Provinsi Kalimantan Selatan.
Kelima, menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap alokasi anggaran negara yang dinilai tidak tepat sasaran, khususnya pada program-program berbiaya besar seperti, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), sementara disisi lain rakyat justru dibebani kenaikan pajak.
Keenam, menuntut peningkatan tenaga pendidik, baik guru maupun dosen dengan memberika prioritas kepada guru honor melalui pemberian gaji yang layak dan mendesak perhatian serius dari pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, khususnya di daerah terpencil dan tertinggal.
Ketujuh, menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset dan perlindungan Masyarakat Adat.
Menyikapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Kalsel H Supian HK mengakui, tujuh tuntutan disampaikan Aliansi Rakyat Kalimantan Selatan Melawan ke DPRD Kalsel benar-benar berpihak pada rakyat.
“Nah itu lah yang saya tunggu-tunggu. Nanti bukan hanya DPRD saja, ini ada dari rakyat untuk mengusulkan dan siap kita kawal secepat mungkin berdialog dengan DPR-RI.Karena tugas kewenangannya adalah DPR pusat ,” ujar H Supian HK kepada sejumlah media, selepas menemui para pengunjuk rasa.
Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat Kalsel H Puar Junaidi mengatakan, secara pribadi menilai posifif adanya unjuk rasa dari Aliansi Rakyat Kalimantan Selatan.
“Karena masyarakat itu diberikan kewenangan juga di dalam Undang-Undang untuk melakukan fungsi kontrolnya,” tegasnya.
Jadi kontrol itu, terang dia, tidak hanya DPR, masyarakat juga melakukan kontrol terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.
Terpisah, Dosen FISIP Unlam Faturahman mengemukakan, unjuk rasa berjalan tertib tidak lepas dari culture budaya sangat beradab dan menghormati segala apapun termasuk keputusan.
“Meskipun tadi mahasiswa banyak tuntutan dan terus mengawal agar bisa ditindaklanjuti DPR-RI. Ini tidak lepas dari kerjasama masyarakat, media memberikan informasi yang positif,” terangnya.(red)
