BANJARBARU, teladankalimantan.com – Sejumlah isu menjadi fokus Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Banjarbaru 2024. Salah satunya guna menyongsong efektifnya Banjarbaru menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sesuai UU No.8/2022.
“Perencanaan yang dimuat dalam RKPD 2024 tentunya berisi strategi menyongsong status Banjarbaru sebagai ibukota provinsi yang penuh potensi dan tantangan,” kata Wali Kota Banjarbaru M Aditya Mufti Ariffin, pada Forum Gabungan Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan RKPD 2024 yang dihadiri Ketua DPRD Fadliansyah, Sekda Said Abdullah, pimpinan SKPD dan masyarakat, Senin (13/3/2023).
Selain itu, melansir Antara Kalsel, menurut Aditya, dalam penyusunan RKPD ini juga memerhatikan potensi yang akan terjadi seperti peningkatan jumlah penduduk disebabkan perpindahan secara masif ke Banjarbaru yang memungkinkan terjadi peningkatan kemiskinan dan pengangguran.
“Selain itu, perpindahan penduduk juga memungkinkan terciptanya kawasan kumuh baru termasuk kemacetan di sejumlah kawasan sehingga harus disiapkan strategi agar semua teratasi,” ucapnya.
Ia menekankan, berdasarkan isu-isu itu, maka fokus Banjarbaru 2024 yang ditetapkan Forum SKPD adalah “Pemantapan infrastruktur dan sosial daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dalam kerangka ibukota provinsi,” ujarnya.
“Melalui pemantapan bidang infrastruktur dan sosial daerah itu diharapkan terwujud pertumbuhan ekonomi inklusif yang semakin baik sehingga ibukota provinsi makin maju dan berkembang,” lanjut Aditya.
Lebih lanjut ia juga mengungkapkan, dengan keterbatasan anggaran, maka semua SKPD dituntut aktif dalam mencari peluang dan potensi sumber pendanaan di luar APBD dengan terus menerus mampu menciptakan inovasi dan terobosan.
“Kami mendorong seluruh SKPD secara aktif mencari peluang dan potensi sumber pendapatan di luar SKPD melalui inovasi dan terobosan sehingga terwujud wajah ibukota Kalsel yang semakin maju,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Banjarbaru Kanapi mengatakan, salah satu strategi yang siap dijalankan jajaran pemkot yakni bagaimana menghindari atau mengatasi inflasi yang terjadi hampir di seluruh daerah.
“Masyarakat bisa ikut ambil bagian dalam mengatasi inflasi khususnya di Kota Banjarbaru, contohnya jangan membeli barang kebutuhan pokok terlalu berlebihan sehingga daya beli terjaga,” katanya.
Ditambahkan, penyusunan RKPD 2024 dilanjutkan tahapan lainnya yang diakhiri dengan agenda penetapan RKPD dijadwalkan pada pertengahan 2023 sehingga bisa dilaksanakan tahun depan. (red)
