BANJARMASIN,Teladankalimantan.com-Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kalsel Muhammad Syarifuddin mewakili Gubernur Kalsel H Muhidin menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalsel Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna DPRD Kalsel, di Banjarmasin, Rabu (25/03/2026).
Dalam kesempatan itu, Muhammad Syarifuddin menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kalsel atas kerja sama dalam pembahasan LKPJ.
Dia menegaskan, secara umum kinerja pembangunan daerah sepanjang 2025 menunjukkan perkembangan positif tercermin dari berbagai indikator makro.
“Berbagai capaian ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kalsel berjalan ke arah yang baik. Namun kami menyadari, di balik setiap angka terdapat harapan masyarakat yang harus terus dijawab melalui kebijakan yang tepat dan berkelanjutan,” ujarnya.
Pada aspek pembangunan manusia, sebut dia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalsel tercatat meningkat menjadi 75,19 dibandingkan tahun sebelumnya.
Peningkatan tersebut, jelas dia, mencerminkan perbaikan pada sektor kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat, meskipun pemerintah masih menaruh perhatian pada peningkatan kualitas pendidikan.
Di bidang penanggulangan kemiskinan, ungkap dia, persentase penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 3,88 persen dari sebelumnya. Capaian tersebut merupakan hasil berbagai program intervensi pemerintah, meski diakui masih terdapat kelompok masyarakat yang memerlukan penanganan lebih lanjut.
Sementara itu, sambung dia, tingkat pengangguran terbuka juga menunjukkan perbaikan dengan berada di angka 4,16 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
“Pada sektor ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi Kalsel tercatat meningkat dan berada di atas rata-rata nasional, mencerminkan ketahanan ekonomi daerah,” terang sekda.
Selain itu, papar dia, tingkat ketimpangan yang diukur melalui rasio gini mengalami penurunan dari 0,302 menjadi 0,287. Hal itu menandakan distribusi kesejahteraan masyarakat yang semakin merata di wilayah Kalsel.
Meski demikian, sambung dia, Pemprov Kalsel mengakui masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan yang perlu menjadi perhatian bersama, di antaranya peningkatan kualitas pendidikan, perluasan kesempatan kerja, penguatan sektor ekonomi non-pertambangan serta pemerataan pembangunan antarwilayah.
“Rekomendasi disampaikan DPRD akan menjadi pedoman penting bagi kami dalam merumuskan kebijakan pembangunan ke depan agar lebih tepat sasaran,” kata Syarifuddin.
Rapat paripurna ini menjadi bagian dari mekanisme akuntabilitas pemerintah daerah kepada DPRD serta masyarakat, sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan selama Tahun Anggaran 2025.(red/MC Kalsel/Fuz)
