BANJARMASIN,Teladankalimantan.com-
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Sekda Kalsel) Muhammad Syarifuddin diwakili Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalsel Gusti Yanuar Noor Rifai mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) terus memperkuat koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di daerah.
“Hal itu dilakukan guna memastikan pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berjalan tepat sasaran dan berdampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Gusti Yanuar Noor Rifai, saat membuka Rapat Koordinasi Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program KUR Tahun 2025, di salah satu hotel di Banjarmasin, Rabu (05/11/2025).
Syarifuddin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berperan dalam penyaluran dan pengawasan KUR di Kalsel.
“Pemerintah telah memberikan dukungan pembiayaan kepada UMKM melalui program KUR dengan subsidi bunga yang ringan. Tujuannya untuk meningkatkan dan memperluas akses permodalan bagi usaha produktif, memperkuat daya saing UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja,” ucapnya.
Dia menekanka, pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, perbankan dan pemangku kepentingan lainnya, agar penyaluran KUR di Kalsel lebih tepat sasaran, tepat guna dan tepat pengembalian.
“Melalui rapat koordinasi dan monitoring evaluasi ini, diharapkan terjalin komunikasi yang baik antar-stakeholder dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul di lapangan serta melahirkan inovasi perluasan program KUR melalui pembinaan UMKM naik kelas,” harapnya.
Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan per 31 Oktober 2025, papar dia, penyaluran KUR di Kalsel mencapai Rp4,17 triliun atau 73,24 persen dari target Rp5,69 triliun dengan total 69.009 debitur, sehingga capaian tersebut menempatkan Kalsel pada peringkat ke-14 nasional.
Di sektor pertanian, terang dia, menjadi penerima KUR terbesar dengan nilai Rp1,69 triliun (40,46 persen) kepada 31.836 debitur, sementara skema KUR Mikro mendominasi dengan Rp3,10 triliun (74,33 persen) kepada 64.349 debitur.
Secara wilayah, sambung dia, Kota Banjarmasin mencatatkan penyaluran tertinggi sebesar Rp855,45 miliar kepada 11.541 debitur, sedangkan Bank BRI menjadi penyalur terbesar dengan capaian Rp2,87 triliun kepada 57.805 debitur.
Syarifuddin juga menyoroti berbagai kendala yang masih dihadapi UMKM, seperti keterbatasan sumber daya manusia, jangkauan pemasaran, legalitas usaha, kemampuan teknologi dan kemasan, serta keterbatasan agunan dan administrasi usaha.
“Program KUR diharapkan mampu menjawab permasalahan tersebut dengan membantu UMKM mengakses permodalan dan memperkuat daya saing usaha mereka,” tandasnya.
Dia mengajak, seluruh peserta rapat, baik dari unsur SKPD, bank pelaksana, pendamping UMKM maupun stakeholder lainnya, untuk memanfaatkan momentum koordinasi tersebut secara maksimal demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.(red/MC Kalsel/Fuz)
