MUARA TEWEH-Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Barito Utara menyampaikan sejumlah pandangan strategis terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Barito Utara, Jumat (21/11/2025).
Juru bicara Fraksi PKB, Suhendra, menegaskan bahwa fraksinya mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang telah menyerahkan nota keuangan dan draf RAPBD 2026. Namun, ia menyampaikan bahwa masih banyak aspek yang perlu diperkuat agar dokumen anggaran benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.
Suhendra menyoroti struktur pendapatan daerah yang dinilai masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. PKB mendorong pemerintah untuk mempercepat digitalisasi layanan pajak serta menggali potensi PAD dari sektor-sektor yang selama ini belum optimal, termasuk pertambangan, perkebunan, dan jasa. Meski demikian, fraksi menekankan bahwa kebijakan peningkatan pajak daerah tidak boleh membebani pelaku UMKM.
Selain itu, PKB mengingatkan perlunya antisipasi terhadap kemungkinan menurunnya Dana Bagi Hasil (DBH) sektor tambang di tahun mendatang. Ketahanan fiskal daerah disebut harus diperkuat melalui diversifikasi sumber pendapatan.
Dalam aspek belanja, PKB menekankan perlunya memastikan bahwa anggaran terserap untuk program prioritas yang langsung dirasakan masyarakat. Pendidikan menjadi salah satu sektor yang disoroti, terutama pemenuhan alokasi 20 persen anggaran untuk peningkatan sarana prasarana sekolah, kualitas tenaga pendidik, hingga akses pendidikan di wilayah terpencil.
Pada bidang kesehatan, fraksi meminta pemerintah meningkatkan kualitas layanan di Puskesmas, Pustu, hingga RSUD, serta memastikan pengadaan obat dan alat kesehatan dilakukan secara transparan.
Sementara itu di sektor infrastruktur, PKB meminta pembangunan jalan penghubung antardesa dan antarkecamatan diprioritaskan, terutama akses menuju wilayah pedalaman seperti Teweh Selatan, Lahei, dan Gunung Purei.
PKB juga menekankan pentingnya penguatan ekonomi rakyat melalui dukungan untuk UMKM, petani, pekebun, dan nelayan sungai. Data penerima bantuan sosial, menurut fraksi, harus benar-benar valid dan tidak tersentuh kepentingan politik.
Di akhir penyampaiannya, Suhendra menegaskan bahwa Fraksi PKB siap terlibat aktif dalam pembahasan lanjutan RAPBD 2026 pada rapat gabungan komisi bersama pemerintah daerah. (red)
