TOKYO, teladankalimantan.com – Dua keputusan lagi di pengadilan distrik Jepang menambah bobot dorongan agar pernikahan sesama jenis dilegalkan.
Minggu ini, pengadilan di Tokyo dan Sapporo memutuskan bahwa larangan yang diterapkan saat ini adalah inkonstitusional. Hal ini sejalan dengan putusan penting sebelumnya.
Dikutip BBC, putusan dalam kasus-kasus terpisah menyatakan bahwa larangan tersebut melanggar hak-hak warga negara.
Bahkan ketika mereka menyambut baik putusan tersebut, para aktivis memperingatkan bahwa langkah bersejarah untuk melegalkan hubungan seks sesama jenis masih perlu datang dari anggota parlemen.
Saat ini, Jepang masih menjadi satu-satunya negara G7 yang tidak sepenuhnya mengakui pasangan sesama jenis atau menawarkan perlindungan hukum yang jelas kepada mereka. Namun hal ini tidak terjadi di Asia, di mana Taiwan adalah satu-satunya negara yang mengizinkan hubungan sesama jenis.
Meskipun beberapa kota dan prefektur di Jepang mengeluarkan sertifikat kemitraan sesama jenis, yang memberikan beberapa manfaat, namun sertifikat tersebut tidak menawarkan pengakuan hukum yang setara.
Pemerintahan Perdana Menteri (PM) Fumio Kishida mendapat tekanan yang meningkat mengenai masalah ini dalam beberapa tahun terakhir karena dukungan publik meningkat secara signifikan. Jajak pendapat menunjukkan hingga 70% populasi mendukung serikat sesama jenis.
Namun Kishida kesulitan untuk meloloskan reformasi di partainya sendiri karena mendapat tentangan keras dari para pemimpin tradisional.
Pemerintahannya belum mengungkapkan rencana untuk mengubah atau meninjau undang-undang pernikahan. Namun pemerintah telah mengeluarkan undang-undang yang mengkriminalisasi diskriminasi atas dasar seksualitas. Kendati demikian, undang-undang ini dikritik oleh para aktivis LGBT+ karena tidak mengakui kesetaraan pernikahan.
Pada Kamis (14/3/2024), keputusan pengadilan Sapporo mengatakan sangat diharapkan bahwa parlemen pada suatu saat akan melembagakan undang-undang pernikahan sesama jenis yang sesuai, mengingat adanya dukungan masyarakat luas.
Pengadilan juga menekankan bahwa: “Hidup sesuai dengan identitas gender dan orientasi seksual adalah hak yang tidak dapat dicabut dan berakar pada kepentingan orang penting.”
Setidaknya setengah lusin kasus hukum yang menentang larangan pernikahan telah terjadi sejak 2019. Pada 2021, pengadilan Sapporo mengeluarkan keputusan penting yang menyatakan larangan tersebut inkonstitusional.
Kasus-kasus ini diawasi dengan ketat di negara yang sebagian besar masih terikat oleh peran gender tradisional dan nilai-nilai keluarga. (red)
