PURUK CAHU – Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Mura) mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tentang Langkah Konkret Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 sekaligus Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program Pembangunan 3 Juta Rumah, Senin (11/11/2025).
Kegiatan berskala nasional itu diikuti oleh pejabat lintas kementerian dan lembaga, antara lain Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, Kepala BPS RI Amalia A. W., Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Nawandaru, serta perwakilan TNI dan Kementerian Pertanian.
Dari Pemerintah Kabupaten Murung Raya, Asisten I Setda Rahmat K. Tambunan hadir mewakili Bupati. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan komitmen daerah untuk memperkuat langkah antisipasi terhadap gejolak harga pangan, terutama menjelang akhir tahun.
“Menjelang Natal dan Tahun Baru, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Murung Raya akan lebih aktif melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok, operasi pasar, dan memastikan distribusi pangan berjalan lancar,” ujar Rahmat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional hingga Oktober 2025 tercatat sebesar 2,10 persen, masih dalam kisaran target nasional yaitu 2,5 ± 1 persen. Sementara inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah relatif terkendali di angka 1,88 persen.
Namun, Kabupaten Murung Raya masuk dalam daftar 50 daerah dengan kenaikan harga beras tertinggi di Indonesia, dengan indeks perkembangan harga (IPH) mencapai 0,46 persen pada awal November 2025.
Rahmat menyebut, temuan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Karena itu, pihaknya akan meningkatkan koordinasi dengan Bulog dan Dinas Ketahanan Pangan agar ketersediaan beras tetap terjaga dan harga di pasaran tetap stabil.
“Langkah-langkah cepat dan terukur akan terus dilakukan agar masyarakat tidak terbebani dengan kenaikan harga bahan pokok, khususnya beras,” tegasnya.
Melalui Rakornas tersebut, Pemerintah Kabupaten Murung Raya berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat semakin kuat dalam menjaga stabilitas harga serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (red)
