PALANGKA RAYA – Pemerintah Kabupaten Murung Raya menegaskan komitmennya dalam memperkuat koordinasi penanganan potensi konflik sosial di wilayahnya. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Mura, Rahmanto Muhidin, yang mewakili Bupati Heriyus dalam rapat koordinasi penguatan penanganan konflik sosial tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.
Rakor yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI (Kemenkopolhukam) berlangsung di Ballroom Hotel M Bahalap, Kamis (30/10), dengan menghadirkan peserta dari berbagai daerah di Kalteng.
Usai kegiatan, Rahmanto menjelaskan bahwa kondisi konflik sosial di Murung Raya relatif rendah. Meski begitu, ia menekankan perlunya kewaspadaan bersama agar potensi gesekan dapat dicegah sejak dini. Menurutnya, sebagian besar konflik biasanya muncul akibat kesalahpahaman antara masyarakat dan perusahaan, sehingga komunikasi harus diperkuat pada semua level.
Ia menyebut bahwa upaya mitigasi perlu terus digencarkan, mulai dari peningkatan koordinasi, dialog terbuka, hingga kehadiran pemerintah dalam setiap dinamika yang melibatkan masyarakat.
Dengan adanya arahan langsung dari Kemenkopolhukam, Rahmanto optimistis sinergi antar-stakeholder semakin solid. Langkah ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap arah pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan sistem keamanan yang kuat dan mendorong kemandirian bangsa sesuai visi misi pemerintah pusat.
Rakor tersebut diharapkan memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menjaga stabilitas sosial, sehingga pembangunan di Kalimantan Tengah, termasuk di Murung Raya, dapat terus berjalan dengan aman dan kondusif. (red)
