Penulis: Candra Wijaya, S.Si,M.Sc.,apt
Peningkatan efektivitas layanan publik di sektor kepemudaan, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata menjadi salah satu kebutuhan mendesak bagi Kabupaten Barito Kuala.
Dalam konteks pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren antara pusat dan daerah, keempat sektor ini memegang peranan penting dalam membentuk karakter masyarakat, mendorong kreativitas, meningkatkan kesehatan, melestarikan budaya, hingga memperkuat ekonomi daerah melalui daya tarik wisata. Namun keberhasilan penyelenggaraan urusan tersebut sangat bergantung pada tersedianya pedoman teknis yang seragam, terukur, dan sesuai regulasi nasional.
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) hadir sebagai instrumen utama yang memberikan arah pelaksanaan urusan pemerintahan di seluruh Indonesia. Tanpa adanya NSPK, program di daerah berpotensi tidak sinkron dengan kebijakan nasional sehingga menyulitkan pengukuran kinerja, menghambat pencapaian target pembangunan, bahkan mengurangi peluang memperoleh dukungan anggaran pusat.
Barito Kuala melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya, dan Pariwisata (Disporbudpar) menyadari tantangan tersebut. Dalam rancangan akhir Renstra 2025–2029, sejumlah indikator strategis belum mencantumkan target NSPK maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK). Di antaranya indikator penghargaan pemuda, perolehan medali olahraga, jumlah kunjungan wisatawan, persentase objek pemajuan kebudayaan, serta nilai SAKIP Disporbudpar.
Ketiadaan target ini tentu berdampak pada kemampuan OPD dalam melakukan pengukuran kinerja secara akurat dan akuntabel. Tanpa indikator yang terstandardisasi, capaian kinerja daerah berisiko tidak dapat dibandingkan dengan daerah lain dan tidak memiliki pijakan yang kuat dalam evaluasi nasional.
Di sinilah pentingnya integrasi NSPK dan IKK ke dalam seluruh dokumen perencanaan daerah. Integrasi tersebut bukan sekadar pemenuhan prosedural, tetapi fondasi yang memastikan bahwa setiap program Disporbudpar selaras dengan kebijakan nasional.
Melalui integrasi yang baik, penyusunan Renstra, Renja, dan RKPD tidak hanya menggambarkan aspirasi lokal, tetapi juga memenuhi standar baku yang menjadi acuan kementerian teknis seperti Kemenpora, Kemendikbudristek, dan Kemenparekraf. Dengan demikian, program yang disusun akan lebih akuntabel, terukur, dan mampu dinilai secara objektif oleh sistem evaluasi nasional, termasuk dalam penilaian SAKIP.
Permasalahan integrasi NSPK dan IKK sebenarnya tidak berdiri sendiri. Ada sejumlah faktor yang melatarbelakanginya, mulai dari keterbatasan pemahaman teknis perencana OPD, belum tersedianya dokumen turunan NSPK yang mudah diakses, hingga lemahnya koordinasi lintas sektor. Bahkan, sistem informasi perencanaan daerah belum sepenuhnya terhubung dengan basis data NSPK nasional.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan langkah sistematis mulai dari pemetaan urusan konkuren, penelusuran dokumen regulasi pusat, penyusunan matriks keterkaitan indikator daerah dengan indikator nasional, hingga revisi Renstra dan dokumen turunan serta penguatan kapasitas SDM.
Proses ini juga harus dibarengi dengan koordinasi formal antara daerah dan kementerian teknis, agar indikator yang dirumuskan benar-benar sesuai standar pusat.
Integrasi NSPK dan IKK semakin relevan jika dikaitkan dengan visi Kabupaten Barito Kuala pada periode 2025–2030, yaitu terwujudnya Barito Kuala yang maju, mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan berbasis pelayanan publik dan potensi lokal. Visi ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik, yang harus diukur melalui indikator baku.
Selain itu, potensi lokal seperti budaya dan wisata sungai menjadi identitas daerah yang perlu dikelola sesuai standar nasional agar mampu bersaing dan memberi kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Indikator seperti jumlah kunjungan wisatawan, partisipasi kegiatan budaya, hingga kinerja fasilitas olahraga dan kepemudaan harus disusun sesuai NSPK dan IKK untuk memastikan peningkatan kinerja berjalan terarah.
Inovasi Pariwisata Sungai Terintegrasi (PINTER) Barito Kuala
Dalam konteks pengembangan pariwisata, integrasi NSPK justru membuka peluang lahirnya inovasi strategis. Salah satu gagasan yang berkembang adalah inovasi Pariwisata Sungai Terintegrasi (PINTER) Barito Kuala.
Inovasi ini sangat relevan karena Barito Kuala merupakan daerah yang didominasi oleh kawasan sungai, dengan Sungai Barito sebagai urat nadi kehidupan masyarakat.
Melalui PINTER, pemanfaatan potensi sungai diolah secara terpadu, mulai dari wisata kuliner terapung, kriya dan kerajinan lokal, seni pertunjukan, hingga pengelolaan destinasi yang terhubung dengan aplikasi digital wisata.
Semua ini berjalan lebih mudah karena adanya Permenparekraf No. 7 Tahun 2021 yang mengatur NSPK perizinan berbasis risiko bagi pelaku ekonomi kreatif. Regulasi tersebut menjadi payung hukum yang memberikan kemudahan berusaha, sehingga pelaku UMKM lokal dapat memperoleh legalitas usaha melalui OSS-RBA dengan lebih cepat.
PINTER dirancang bukan hanya sebagai destinasi wisata, tetapi sebagai ekosistem ekonomi kreatif yang terintegrasi. Pelaku usaha di sektor sungai difasilitasi untuk memiliki izin usaha, mengikuti pelatihan, dan mendapatkan sertifikasi layanan sehingga kualitas layanan wisata meningkat.
Pemerintah daerah juga berpotensi memperoleh pendapatan melalui retribusi dermaga, izin operasional perahu, biaya pelatihan, hingga kerja sama promosi melalui aplikasi digital wisata. Dengan prinsip kemitraan, digitalisasi, paket wisata tematik, dan optimalisasi aset daerah, PINTER diharapkan menjadi ikon baru pariwisata Barito Kuala yang mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan.
Inovasi ini hanya dapat berjalan secara optimal bila NSPK dan IKK benar-benar terintegrasi dalam dokumen perencanaan. Standar pusat memberikan kejelasan arah, indikator kinerja menyediakan ukuran keberhasilan, dan inovasi daerah memberi nilai tambah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Ketiganya tidak dapat dipisahkan. Integrasi NSPK memastikan bahwa Disporbudpar bekerja sesuai koridor nasional. Integrasi IKK memastikan kinerja dapat diukur. Inovasi seperti PINTER memastikan bahwa sektor pariwisata mampu berkontribusi nyata terhadap PAD dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, integrasi NSPK dan IKK bukan hanya kebutuhan teknis, melainkan sebuah investasi strategis untuk masa depan sektor pemuda, olahraga, budaya, dan pariwisata di Barito Kuala. Integrasi ini memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menempatkan Barito Kuala pada jalur yang tepat menuju daerah yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Ketika standar nasional bersinergi dengan inovasi lokal, Barito Kuala tidak hanya mampu bersaing, tetapi juga mampu menciptakan keunggulan baru yang memberi manfaat luas bagi masyarakat. (***)
