PELAIHARI,teladankalimantan.com-
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Muhammad Falih Ariyanto mengatakan, realisasi belanja negara hingga 30 Juni 2024 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kabupaten Tanah Laut mencapai Rp1,03 triliun atau sebesar 46,09 persen dari pagu.
“Belanja Negara terealisasi tersebut terdiri dari Belanja pemerintah pusat sebesar Rp151,16 miliar atau 52,51 persen dan belanja transfer ke daerah sebesar Rp875,02 atau 45,14 persen,” ujar Muhammad Falih Ariyanto, dalam press rilis, Rabu (03/07/2024).
Menurut Muhammad Falih Ariyanto, kinerja pencairan dan penyaluran APBN melalui belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah mengalami peningkatan signikan sampa Semester I TA 2024.
“Pertumbuhan realisasi belanja mengalami peningkatan sebesar 22,4 persen dan tranfer ke daerah mengalami peningkatan 21,7 persen,” ungapnya.
Kinerja penyerapan anggaran dan penyaluran transfer ke daerah sepanjang periode Semester I TA 2024, sebut dia, menunjukan kinerja positif.
Penyerapan tersebut, jelas dia, antara lain didorong oleh belanja dalam rangka pelaksanaan pilkada, pencairan THR dan gaji 13 bagi ASN/ASN daerah serta percepatan dalam pembayaran DAU, DBH, insetif fiksal dan dana desa tahap I.
Lebih lanjut dia mengemukakan, alokasi APBN di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 sebesar Rp2,23 trilun terdiri dari alokasi untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp287,88 miliar dan alokasi untuk dana transfer ke daerah sebesar Rp1,94 triliun.
Alokasi APBN tersebut, papar dia, juga mengalami peningkatan sebesar 5,5 persen dibandingkan tahun lalu yang dikontribusi oleh kenaikan dana transfer ke daerah sebesar Rp137,8 miliar atau 7,65 persen lebih besar dari aloaksi tahun lalu.
“Alokasi belanja pemerintah pusat dilaksanakan satker vertikal masing-masing di wilayah Tanah Laut mengalami penurunan untuk semua jenis belanja sebesar 07 persen dengan persentase penurunan tertinggi mencapai 50 persen pada belanja modal,” terangnya.
Hal tersebut, sambung dia, dikarenakan adanya refocusing alokasi belanja modal melalui automatic adjustment atau blokir otomatis.
Selanjutnya, untuk realisasi belanja pemerintah pusat teralokasi pada belanja pegawai, belanja barang dan modal telah tersalurkan sebesar Rp151,16 miliar atau 52,51 persen.
“Realisasi belanja pemerintah pusat di Kabupaten Tanah Laut telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 50 persen pada Semester I dan diharapkan pada Semester II dapat tetap terjaga percepatannya, sehingga tidak terjadi penumpukan tagihan di akhir tahun anggaran,” harapan Falih.
Dia juga menyebutkan, realisasi belanja transfer ke daerah telah tersalurkan melalui rekening kas umum daerah dan rekening kas desa sebesar Rp875,02 miliar atau 46,06 persen.
Kemudian, tambahnya, kontribusi realisasi transfer ke daerah terbesar berasal dari penyaluran dana desa tahap satu dan sebagian tahap dua mencapai Rp62,05 miliar atau 56,13 persen dari pagu.
“Di tahun ini, terdapat satu.jenis dana transfer mengalami perlambatan penyaluran yaitu, DAK Fisik baru tersalurkan 7,62 persen atau sebesar Rp4,31 miliar” tambahnya.
Perlambatan penyaluran DAK Fisik pada Tahun 2024, ungkap dia, disebabkan regulasi sebagai dasar penyaluran dan penetapan petunjuk teknis pelaksanaan DAK Fisik oleh kementerian atau lembaga mengalami keterlambatan.
Selain itu, adanya perubahan petunjuk teknis pada tahun anggaran berjalan juga berdampak pada SKPD pengelola DAK Fisik, sehingga belum dapat melakukan perikatan untuk pengadaan barang dan jasa karena harus melakukan revisi dokumen pendukung diperlukan dalam proses Pelelangan Barang dan Jasa.
“KPPN dan semua pihak terkait di Pemkab Tanah Laut terus melakukan koordinasi dan sinergi untuk mengawal penyaluran DAK Fisik agar tepat waktu atau lebih awal,” tutupnya.(red/ril)
