PELAIHARI,teladankalimantan.com-
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pelaihari, Tanah Laut, Muhammad Falih Ariyanto berharap di akhir triwulan II TA 2024 Pengadilan Negeri (PN) Pelaihari mampu menyerap target anggaran 50 persen dari pagu dana sebesar Rp5,2 miliar.
Selain itu, sebut dia, tingkat penyerapan, penggunaan cashless payment dalam pelaksanaan APBN di lingkungan PN Pelaihari juga perlu ditingkatkan.
Penggunaan cashless payment tersebut, antara lain penggunaan kartu kredit pemerintah, penggunaan marketplace pemerintah digipay dan penggunaan Cash Management System (CMS) oleh bendahara pengeluaran,”ujar Muhammad Falih Ariyanto, dalam siaran pers, di Pelaihari, Kamis (20/06/2024).
Menurut Falih, penggunaan transaksi keuangan digital dalam sektor pemerintahan saat ini sudah mulai ditingkatkan frekuensinya.
“Pengelola keuangan satuan kerja (satker) PN Pelaihari perlu melakukan pembiasaan penggunaan digital payment,” pintanya.
KPPN Pelaihari, jelas dia terus bersinergi dengan satker dan perbankan dalam mengupayakan cashless society di sektor pemerintahan agar dapat terlaksana dengan baik.
“Apabila satker mengalami kendala agar tidak segan-segan dan secepatnya menyampaikan permasalahannya ke KPPN dan perbankan mitra kerja untuk dapat diperoleh solusi,” pintanya.
Lebih lanjut dia mengemukaka, kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) di satker PN Pelaihari dilakukan, Jum’at (14/06/2024), terang dia, sebagai upaya peningkatan kinerja satker, khususnya dalam pelaksanaan anggaran agar APBN telah dialokasikan dapat dibelanjakan secara berkualitas.
Tidak hanya serapan anggaran diutamakan, sambung dia, namun juga kualitas belanja perlu diperhatikan, sehingga dapat dilaksanakan lebih awal dan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.
:Secara umum kinerja pelaksanaan anggaran PN Pelaihari pada tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023,” ungkapnya.
Seluruh indikator kinerja pelaksanaan anggaran, tambah dia, menunjukan nilai sempurna, kecuali tingkat penyerapan anggaran masih pada level 95,95.
“Nilai penyerapan tersebut belum maksimal, mengingat triwulan II masih berjalan,” tandasnya.
Semantara, Ketua PN Pelaihari, Ali Sobirin didampingi para hakim, panitera dan pengelola keuangan mengatakan, kelancaran pelaksanaan tugas dan layanan diberikan oleh PN Pelaihari tidak terlepas dari dukungan KPPN Pelaihari sebagai instansi yang memproses pencairan dana APBN.
“Sinergi PN dan KPPN baik formal dan informal perlu dijaga tetap solid agar memberikan kelancaran dan mengantisipasi hambatan-hambatan terjadi di lapangan,” tegasnya.(red/ril)
