JAKARTA, teladankalimantan.com–Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membenarkan salah satu kadernya yakni Saiful Rahmat Dasuki alias Gus Saiful akan dilantik sebagai Wakil Menteri Agama (Wamenag) oleh Presiden Joko Widodo hari ini, Senin (17/7).
Gus Saiful Dasuki akan menggantikan posisi Wamenag sebelumnya yang dijabat oleh Zainut Tauhid Saadi.
Dilansir dari CNN Indonesia, juru bicara PPP Usman M Tokan membenarkan hal itu. “Iya betul [Gus Saiful dilantik Wamenag],” katanya.
Gus Saiful saat ini menjabat sebagai Ketua DPW PPP DKI Jakarta. Dia juga pernah menjabat sebagai Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor Jakarta.
Akun Instagram PW Ansor Jakarta juga telah mengunggah ucapan selamat kepada Gus Saiful terkait rencana pelantikannya hari ini.
“Selamat dan Sukses Sahabat Senior H. Rahmat Saiful Dasuki yang selalu menginspirasi seluruh kader Ansor Banser DKI Jakarta dan sekarang beliau menjadi Wakil Menteri Agama RI Periode 2023-2024,” demikian unggahan PW Ansor DKI.
Reshuffle kabinet dijadwalkan digelar hari ini. Presiden Jokowi akan melantik sejumlah pejabat kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta.
Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin telah membenarkan informasi pelantikan pejabat baru kabinet itu.
“Benar, akan ada pelantikan oleh bapak Presiden,” kata Bey dalam keterangan tertulisnya pada Minggu (16/7).
Selain Gus Saiful, beberapa nama yang masuk menjadi kabinet Indonesia maju antara lain Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menggantikan Johnny G Plate yang tersandung kasus hukum.
Posisi Budi sebelumnya sebagai Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, rencananya akan diganti oleh Paiman Raharjo.
Nama lain yang akan dilantik Jokowi adalah Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Kominfo, Pahala Mansury sebagai Wakil Menteri Luar Negeri, Rosan Roeslani sebagai Wamen BUMN, serta Djan Farid dan Gandi Sulistiyanto sebagai Wantimpres.
Budi Arie tak mengiyakan kabar tersebut saat dikonfirmasi terpisah. Ia hanya menekankan keputusan reshuffle atau rombak kabinet itu sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden. (red)
