Palangka Raya, Teladankalimantan.com – Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyatakan, perkiraan iklim dan musim kemarau 2023 akan terjadi lebih maju dari perkiraan awal, yakni bulan April 2023. Kondisi itu terutama untuk wilayah sebagian besar Sumatera dan Kalimantan bagian Selatan.
“Perkiraan tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Pusat maupun Daerah serta pihak terkait lainnya,” kata Dwikorita dalam Rapat Koordinasi Mitigasi Bencana Hidrometeorologi Musim Kemarau 2023 yang dihadiri Wagub Kalteng Edy Pratowo secara virtual dari Ruang Rapat Wakil Gubernur Kalteng, Senin (20/3/2022).
Menurut dia, sebagian besar zona musim di wilayah Indonesia diprediksi memasuki musim kemarau 2023 pada bulan Juni hingga April 2023 sebanyak 430 ZOM (61.50%).
“Kewaspadaan perlu tetap diperlukan terutama untuk daerah yang diprakirakan mengalami curah hujan lebih kering dari normalnya meliputi Aceh bagian utara, sebagian Sumatera Utara, Riau bagian Utara, Sumatera bagian Selatan, sebagian besar Jawa, Bali, sebagian Nusa Tenggara, Kalimantan bagian Selatan, sebagian Sulawesi, Maluku Utara, Papua Barat bagian selatan dan Papua bagian Selatan.
Sementara Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo memaparkan bahwa Pemprov Kalteng siap berkolaborasi dalam mengatasi Karhutla di tahun 2023.
Dalam Rakor yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan itu, Edy Pratowo menyampaikan terkait dengan kesiapsiagaan Kalteng dalam menghadapi Karhutla 2023, di antaranya terkait dengan personel, sarana dan prasarana.
“Kami sudah menggelar rapat Siaga Penanggulangan Bencana yang digelar secara serentak baik dari Pemerintah Provinsi, TNI, Polri dan Pemerintah Kabupaten/Kota,” kata Edy.
Selain itu, pada tahun anggaran 2023 ini, Pemprov Kalteng telah menyiapkan alokasi yang bersumber dari DBH DR sebanyak Rp83 Miliar lebih, di antaranya untuk pencegahan sebanyak Rp14 miliar lebih, termasuk kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA), kemudian pemadaman langsung sebanyak Rp9 Miliar lebih oleh Dishut/KPA dan MPA, penanganan pasca perhitungan luasan dari penafsiran Karhutla sebanyak Rp922 juta termasuk kegiatan Monev pasca oleh Dishut dan KPA.
“Kemudian yang penting adalah kami juga melakukan patroli yang mana sudah berjalan dan menyiapkan anggaran sebanyak Rp7,3 Miliar, kegiatan Satgas provinsi bersama dengan kegiatan Satgas di 8 KPA dengan pagu anggarannya kami siapkan Rp13 Miliar lebih dan terakhir belanja untuk Sarpras modal hibah bansos sebanyak Rp. 37 Miliar lebih,” jelas Edy.
Sementara pada kesempatan itu, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan meminta jajaran Pemerintah terlibat aktif dalam mitigasi dampak musim kemarau melalui aksi nyata yang telah dikoordinasikan dengan pihak terkait di wilayah masing-masing.
“Jangan kita menunggu kejadian kebakaran seperti tahun 2015 lalu. Sementara itu, Pemerintah Pusat telah mengambil langkah konkrit dengan upaya pelaksanaan operasi TMC Karhutla. Penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan,” tegas Luhut. (red)
