MARTAPURA.Teladankalimantanh.com-Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Muhidin sembari menunggu kedatangan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan melakukan kunjungan kerja di Kalsel, terlebih dulu meninjau langsung lokasi banjir di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kamis (08/01/2026),.
Dalam keterangannya kepada awak media, Gubernur Muhidin mengungkapkan, sebagian wilayah Sungai Tabuk masih terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi, mulai dari setinggi lutut hingga pinggang orang dewasa.
“Di sini ada 7 RT yang terendam. Kami masuk menggunakan perahu karena akses darat tidak memungkinkan,” ujar Gubernur.
Pada kesempatan tersebut, dia juga menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak berupa 675 paket sembako dibagikan kepada rumah-rumah terdampak banjir.
“Bantuan sembako dari pemerintah ini untuk masyarakat yang rumahnya terdampak,” terangnya.
Dia menginstruksikan, kepada para aparat desa agar mendata secara rinci jumlah rumah dan kepala keluarga terdampak di setiap RT.
“Setiap rumah harus dicatat. Satu rumah dapat satu paket bantuan,” katanya.
Untuk penanganan ke depan, Gubernur menegaskan, prioritas utama saat ini adalah memastikan keselamatan warga serta mengurangi dampak hujan lanjutan.
“Kita tangani sambil melihat kondisi. Yang penting sekarang jangan sampai warga kehujanan lagi,” ujarnya.
Menanggapi kunjungan Wakil Presiden, dia menyampaikan optimismenya bahwa kehadiran pemerintah pusat akan memperkuat sinergi penanganan bencana di Kalsel.
“Kami sangat antusias. Hari ini Wapres datang dan nantinya Presiden juga akan meresmikan Sekolah Rakyat di Banjarbaru,” ungkapnya.
Terkait kebijakan penanganan banjir, Gubernur menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel tetap mengedepankan pendekatan langsung di lapangan.
“Kebijakan kita tetap, turun langsung ke lapangan melihat kondisi warga, mencatat kebutuhan dan bertindak cepat,” ungkapnya.
Gubernur juga menegaskan, solusi jangka panjang, termasuk pengelolaan sumber daya air dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir, terus dikaji dan direncanakan oleh pemerintah daerah bersama pemerintah pusat.(red/MC Kalsel/Fuz)
