MUARA TEWEH – Fraksi Karya Indonesia Raya (F-KIR) DPRD Kabupaten Barito Utara menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Melalui juru bicaranya, Hj. Sri Neni Trianawati, F-KIR menyoroti perubahan signifikan dalam struktur anggaran daerah yang dinilai perlu penjelasan mendalam dari pihak eksekutif.
Dalam rapat paripurna DPRD yang digelar belum lama ini, Hj. Sri Neni menegaskan bahwa fraksinya mencermati beberapa poin penting dari pidato pengantar Pj. Bupati Barito Utara terkait perubahan anggaran. Salah satu perhatian utama adalah penurunan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat serta kenaikan Belanja Daerah yang cukup signifikan.
“Dana transfer dari pemerintah pusat turun dari Rp2,909 triliun menjadi Rp2,824 triliun, atau menurun sekitar Rp85 miliar. Ini tentu berpotensi memengaruhi pelaksanaan sejumlah program pembangunan yang sudah direncanakan,” ujar Hj. Sri Neni di hadapan forum paripurna DPRD Barito Utara.
F-KIR meminta penjelasan detail terkait penyebab penurunan tersebut, termasuk strategi Pemerintah Daerah dalam menjaga keberlanjutan program prioritas agar tidak terdampak secara langsung.
Selain itu, fraksi juga menyoroti kenaikan Belanja Daerah dari Rp3,116 triliun menjadi Rp3,460 triliun, atau meningkat sekitar 11,03 persen.
“Kenaikan belanja harus memiliki dasar dan arah yang jelas. Kami ingin memastikan tambahan anggaran ini benar-benar menyentuh sektor strategis dan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Tidak kalah penting, F-KIR juga menyoroti lonjakan defisit anggaran, dari Rp99,8 miliar menjadi Rp485,2 miliar — meningkat lebih dari Rp385 miliar. Kondisi ini dianggap perlu dikaji secara cermat agar tidak menimbulkan beban fiskal berlebihan bagi daerah.
“Kami meminta penjelasan rinci mengenai sumber pembiayaan defisit yang meningkat tajam. Jangan sampai hal ini berdampak negatif terhadap stabilitas fiskal jangka menengah dan panjang,” tutur Hj. Sri Neni.
Kendati memberikan sejumlah catatan kritis, F-KIR menegaskan kesiapannya untuk membahas Raperda Perubahan APBD ini secara konstruktif bersama pihak eksekutif.
“Fraksi kami siap melanjutkan pembahasan dengan semangat membangun. Tujuannya agar APBD Perubahan 2025 tetap sehat, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Barito Utara,” pungkasnya.
(red)
