BANJARBARU,Teladankalimantan.com-Kepala Bidang Perumahan Dinas Permukiman Kalimantan Selatan (Disperkim Kalsel) Isma Agrianti menyebutkan, Kalsel saat ini masuk dalam 10 besar nasional untuk capaian Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
“Meski demikian, pendataan masih menjadi tantangan utama. Kami terus mendorong kabupaten/kota untuk menyampaikan data yang dibutuhkan pusat, agar intervensi program bisa tepat sasaran,” kata Isma Agrianti, selepas mengikuti rapat pengendalian inflasi secara daring di Command Center Lantai 3 Kantor Gubernur Banjarbaru, Senin (23/02/2026).
Dia juga menyoroti peluang pemanfaatan dana desa dalam mendukung perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Menurutnya, kolaborasi pendanaan dari berbagai sumber menjadi kunci keberhasilan program perumahan di daerah.
Pada 2026, terang Isma Agrianti, alokasi APBD Kalsel untuk sektor perumahan mengalami penurunan dan hanya mampu membiayai sekitar 500 unit rumah.
Namun, jelas dia, dukungan pemerintah pusat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diharapkan mampu menambah sekitar 2.700 unit untuk Kalsel.
Lebih lanjut Isma Agrianti mengemukakan, mekanisme pengusulan bantuan dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Bantuan Rumah (Sibaru) dikelola Direktorat Jenderal di Kementerian PKP dengan usulan berasal dari pemerintah kabupaten/kota.
“Pemprov Kalsel optimistis Program Tiga Juta Rumah dapat berjalan maksimal, sekaligus mempercepat penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni di Banua,” tutupnya.
Sementara, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalsel Miftahul Chair mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel terus memperkuat komitmen dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah dicanangkan pemerintah pusat.
“Program perumahan melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah memasuki tahap pengusulan, di mana aplikasi resmi sudah dibuka sejak Februari 2026, ” ujarnya.
Khusus di Kementerian PKP, menurut dia, aplikasi sudah dibuka bulan Februari 2026, program-programnya seperti, kawasan kumuh, RTLH dan rumah susun akan pihaknya usulkan.
Dia menambahkan, kebutuhan pembangunan rumah susun juga menjadi perhatian, terutama untuk aparatur sipil negara karena saat ini fasilitas rumah susun telah tersedia di Banjarmasin dan diharapkan pembangunan serupa dapat segera terealisasi di Banjarbaru.(red/MC Kalsel/tgh)
