BANJARBARU,Teladankaliantan.com-Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan (Dinsos Kalsel) menegaskan pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah dalam memperkuat pengelolaan dan pemanfaatan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar pembangunan berbasis data.
Kepala Dinas Sosial Kalsel M Farhanie melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Rahmady Abbasmay menyampaikan, DTSEN merupakan instrumen strategis dalam mendukung kebijakan pembangunan, khususnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.
“Dinas Sosial memiliki peran utama sebagai leading sector dalam pengelolaan data kesejahteraan sosial, mulai dari proses verifikasi dan validasi data, integrasi data sektoral hingga pemanfaatannya untuk penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran,” kata Rahmady, Banjarbaru, Selasa (31/03/2026).
Dia menjelaskan, pihaknya terus memastikan kualitas data melalui koordinasi intensif dengan pemerintah Kabupaten/Kota, pendamping sosial serta pemanfaatan teknologi dalam pembaruan data secara berkala.
“Dengan optimalisasi DTSEN diharapkan dapat meminimalisir kesalahan data seperti inclusion error maupun exclusion error dalam penyaluran bantuan sosial,” ucapnya.
Lebih lanjut Rahmady menuturkan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel memiliki peran penting dalam mengintegrasikan DTSEN ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Dengan menjadikan DTSEN sebagai basis perencanaan, kebijakan yang dihasilkan akan lebih terarah, berbasis bukti, serta mampu menjawab permasalahan sosial secara tepat,” jelasnya.
Di sisi lain, sebut dia, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel turut berperan dalam mendukung infrastruktur teknologi dan tata kelola data dan memastikan ketersediaan sistem informasi yang andal, keamanan data serta integrasi antar sistem perangkat daerah.
Selain itu, sambug dia, Diskominfo juga berfungsi sebagai kanal komunikasi publik dalam menyampaikan informasi terkait DTSEN kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel.
Melalui kolaborasi antara Dinas Sosial, Bappeda dan Diskominfo, tegas dia, Pemprov Kalsel optimistis dapat membangun ekosistem data yang kuat, terintegrasi dan berkelanjutan.
“DTSEN diharapkan tidak hanya menjadi basis data, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam mewujudkan pembangunan sosial yang inklusif dan berkeadilan,” harapnya.
Sinergi tersebut, tambah dia, diyakini mampu meningkatkan efektivitas program-program sosial sekaligus mempercepat penurunan angka kemiskinan di Kalsel.(red/MC Kalsel/Rns)
