MARABAHAN,teladankalimantan.com– Sebagai bagian dari komitmen nasional dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) 2024 di Kabupaten Barito Kuala (Batola).
Berdasarkan pantayan dan evaluasi, Kementerian PANRB mencatatkan capaian diperoleh signifikan, salah satu unit lokus lingkup penilaian di Dinas Sosial (Dinsos) Batola berhasil meningkatkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) dari 3,95 (kategori B) pada tahun 2023 menjadi 4,23 (kategori A-) pada tahun 2024.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Batola, H Jaya Hidayatullah mengungkapkan, rasa syukurnya atas pencapaian tersebut.
“Prestasi ini merupakan hasil kerja keras seluruh pihak. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana nilai ini dapat diimplementasikan dalam bentuk pelayanan nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya, Selasa (02/01/2025).
H Jaya menegaskan, keberhasilan tersebut merupakan buah dari sinergi antara Dinsos Batola dengan berbagai pihak di tingkat pemerintah kabupaten.
Menurut dia, Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Batola membentuk Satuan Tugas Pelayanan Publik terdiri atas sekretaris daerah, inspektorat, nagian organisasi dan unit lainnya untuk memberikan pendampingan intensif dalam memenuhi berbagai indikator evaluasi PEKPPP.
Bahkan, jelas dia, pimpinan daerah juga memberikan penghargaan kepada SKPD berhasil meningkatkan pelayanan publiknya.
Selain itu, lanjut dia, kolaborasi dengan unit lokus lain, seperti RSUD H Abdul Aziz Marabahan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) turut mendukung terwujudnya pelayanan publik lebih berkualitas.
Sebagai informasi tambahan, papar dia, fokus aspek penilaian PEKPPP antara lain, kebijakan pelayanan publik.
“Kementerian PANRB menilai kelengkapan kebijakan, peraturan dan pedoman mendukung keberlanjutan pelayanan serta kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Selain itu, jelas dia, aspek penilaian PEKPPP terhadap profesionalisme sumber daya manusia (SDM).
“Kementerian PANRB mengukur kompetensi, integritas serta kemampuan aparatur dalam melayani dengan standar tinggi, termasuk pelatihan berkelanjutan dan pemberian penghargaan bagi pegawai berprestasi,” terangnya..
Lebih lanjut papar dia, aspek penilaian PEKPPP terhadap sarana dan prasarana
Menitikberatkan pada kecukupan fasilitas fisik ramah terhadap semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
Diutarakan dia, aspek penilaian PEKPPP terhadap sistem informasi pelayanan publik berupa, ketersediaan platform digital dan manual untuk menyampaikan informasi pelayanan secara cepat, akurat dan transparan.
Kemudian, tambahnya, aspek penilaian PEKPPP terhadap konsultasi dan pengaduan untuk mengukur responsivitas pemerintah dalam menanggapi keluhan masyarakat serta efektivitas solusi yang diberikan.
“Aspek penilaian PEKPPP terhadap inovasi pelayanan publik. Kementerian PANRB mengapresiasi terobosan kreatif mendukung efisiensi, efektivitas dan inklusivitas pelayanan publik,” tandasnya.
Dinsos Batola, ucap dia, berharap pencapaian tersebut dapat menjadi pemacu untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan di masa mendatang.
“Tidak hanya menjaga predikat, kami berkomitmen untuk terus melibatkan masyarakat dalam evaluasi dan perbaikan pelayanan,” tandas H Jaya.(red/ril)
