KASONGAN – Tekanan pemangkasan anggaran tahun ini hingga 2026 tidak boleh dijadikan alasan menurunnya pelayanan publik. Pesan itu disampaikan anggota DPRD Kabupaten Katingan, Alpriyano, saat berbincang dengan sejumlah wartawan, Kamis (29/10).
Menurut legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan—mulai dari kecamatan, kelurahan, hingga fasilitas kesehatan seperti RSUD Mas Amsyar, RS Pratama, Puskesmas dan Pustu—harus tetap mempertahankan standar pelayanan kepada masyarakat.
“Masyarakat tidak perlu merasakan dampak langsung dari berkurangnya anggaran. Pelayanan harus tetap berjalan dengan baik,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya inovasi di tengah keterbatasan. Terutama bagi sektor kesehatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar warga. “Dinas Kesehatan dan RSUD harus lebih efisien dan kreatif, bukan mengurangi layanan penting yang bisa membahayakan masyarakat kecil,” jelas Alpriyano.
Sebagai wakil rakyat dari Dapil Katingan I (Katingan Hilir, Pulau Malan, dan Tewang Sangalang Garing), ia menegaskan komitmennya untuk mengawal agar hak-hak dasar warga tetap terpenuhi, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan administrasi. (red)
