MUARA TEWEH – Fraksi Karya Indonesia Raya (F-KIR) DPRD Barito Utara memberikan perhatian serius terhadap membesarnya defisit dalam Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Barito Utara, juru bicara fraksi, Hj Sri Neni Trianawati, menyoroti adanya ketimpangan antara pendapatan dan belanja daerah yang semakin melebar.
“Defisit yang semula hanya sekitar Rp99,8 miliar kini melonjak menjadi Rp485,2 miliar. Kenaikan ini cukup signifikan dan perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik,” ucap Hj Sri Neni.
Ia juga menyinggung penurunan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp85 miliar yang berpotensi memengaruhi realisasi program prioritas daerah. Sementara itu, belanja daerah justru meningkat dari Rp3,116 triliun menjadi Rp3,460 triliun.
“Fraksi kami menilai kenaikan belanja harus benar-benar diarahkan untuk kebutuhan strategis yang berdampak langsung kepada masyarakat, bukan sekadar menambah beban anggaran,” tegasnya.
Menurut Hj Sri Neni, pemerintah daerah harus menjelaskan secara detail langkah-langkah antisipasi agar kondisi keuangan daerah tetap stabil dan tidak mengganggu keberlanjutan pembangunan.
“F-KIR tidak menolak perubahan anggaran, namun kami ingin agar setiap pergeseran anggaran memiliki dasar yang kuat dan rasional. Kami siap membahasnya lebih lanjut bersama eksekutif demi terciptanya tata kelola keuangan daerah yang sehat,” tandasnya. (red)
