MARABAHAN,Teladankalimantan.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala (DPRD Batola) menggelar Rapat Paripurna ke-9 Masa Sidang 2025-2026 Dalam Rangka Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Barito Kuala Tahun Anggaran 2025, di Gedung DPRD setempat, Rabu (25/03/2026).
Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Batola Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono mengatakan,disampaikan LKPj Bupati Tahun Anggaran 2025 tersebut merupakan informasi kepala daerah kepada DPRD Batola atas penyelengaraan pemerintah daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran.
“Informasi yang disampaikan merupakan petunjuk untuk mengetahui sampai sejauhmana pelaksanaan infomal telah memberikan hasil dan manfaat kepada masyarakat dan daerah,” ujar kader Partai Golkar Batola ini.
Sedangkan informasi yang diterima DPRD Batola, menurut dia, disampaikan melalui pertanggungjawaban sebagai bahan untuk memberikan masukan, saran dan perbaikan maupun penyempurnaan kebijakan,” ucap Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono.
Sementara, Bupati Batola H Bahrul Ilmi dalam rapat paripura tersebut menyampaikan, APBD Batola Tahun 2025 mengalami dinamika penyesuaian, dimana APBD setelah perubahan ditetapkan sebesar Rp1,95 triliun lebih terealisasi keuangan daerah sampai akhir tahun anggaran Rp1,71 triliun atau 87,64 persen.
Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, jelas bupati, pada Tahun Anggaran 2025 secara umum menunjukan capaian cukup baik dengan realisasi fisik mencapai 97,97 persen dan realisasi keuangan sebesar 87,64 persen.
“Capaian tersebut menunjukkan bahwa, sebagian besar program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan penyelenggaraan daerah,” tegas H Bahrul Ilmi.
Lebih lanjut dia mengemukakan, pembangunan daerah difokuskan pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di antaranya, peningkatan kualitas pendidikan melalui pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pendidikan serta peningkatan kemampuan atau kecakapan tenaga pendidikan.
Selain itu, terang dia, peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan fasilitas kesehatan, pemenuhan sarana dan prasarana, peningkatan kafasitas tenaga kesehatan, pembangunan infrastruktur guna mendukung keterhubungan wilayah dan aktifitas perekonomian masyarakat.
Bupati memaparkan, pemerintah daerah juga terus melakukan berupaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) serta penanganan isu strategis daerah, termasuk percepatan penanganan stunting.
“Pemkab Batola pada Tahun Anggaran 2025 melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah pusat, khususnya pada bidang transmigrasi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Batola,” katanya.
Kemudian, sambung dia, dana pembantuan dari pemerintah pusat tersebut sebesar Rp4,88 miliar dan tersealisasi mencapai 92,10 persen, dimana pelaksanaannya meliputi, pembangunan dan perbaikan fasilitas umum, sarana pendidikan, peningkatan jalan desa maupun usaha tani serta pengembangan kawasan strategis yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.(red)
