BANJARBARU,teladankalimantan.com- Bupati Barito Kuala (Batola), H Bahrul Ilmi menegaskan, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola) berkomitmen dalam membenahi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah secara menyeluruh.
“Evaluasi ini menjadi bagian penting dari proses reformasi tata kelola lebih akuntabel dan berorientasi hasil,” ujar H Bahrul Ilmi, pada kegiatan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2025 bersama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan (BPKP Kalsel), di Aula Barito, Kantor BPKP Kalsel, Senin (26/05/2025).
Ke depan, sebut dia, pihaknya ingin Kabupaten Batola menjadi lebih baik dalam pelaksanaan dan perencanaan pembangunan lima tahun ke depan.
“Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama,” tegas H Bahrul Ilmi.
Sementara, Kepala Perwakilan BPKP Kalsel, Ayi Riyanto mengatakan, hasil evaluasi tersebut menggambarkan perlunya penguatan pada kualitas indikator kinerja selama ini masih bersifat administratif.
Selain itu, jelas dia, belanja-belanja tidak relevan terhadap output program juga menjadi perhatian dalam peningkatan efektivitas anggaran.
Lebih lanjut dia mengemukakan, hasil penilaian terhadap SPIP (3,296), MRI (2,866) dan IEPK (2,748) menunjukkan masih terdapat ruang perbaikan dalam pengendalian intern dan manajemen risiko di lingkungan Pemkab Batola.
Ayi Riyanto juga menyampaikan apresiasi terhadap keterbukaan Pemkab Batola dalam menerima hasil evaluasi sebagai bagian dari proses perbaikan.
“Ini adalah proses dari sebuah perbaikan tata kelola di pemerintah daerah. Jadi proses ini memang harus dilalui. Dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga bagaimana capaian tersebut benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Saya yakin, Pemkab Batola mampu menjalankan itu dan pasti akan menjadi lebih baik ke depannya,” haranya.
Sebagai tindak lanjut, papar dia, BPKP Kalsel merekomendasikan sejumlah langkah strategis, di antaranya penyempurnaan RKPD dan APBD 2025, penyusunan RPJMD 2025–2029 berbasis hasil, penerapan manajemen risiko secara menyeluruh dan penguatan sistem antikorupsi di seluruh perangkat daerah.
Dengan arah kebijakan yang tegas dari kepala daerah serta dukungan evaluasi berbasis data dan risiko, Pemkab Batola berkomitmen mewujudkan tata kelola lebih baik, transparan dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Evaluasi dilakukan bersama BPKP Kalsel difokuskan pada lima sektor prioritas pembangunan daerah, yakni pengentasan kemiskinan, penurunan prevalensi stunting, kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan UMKM.
Dari total anggaran sebesar Rp401,3 miliar dievaluasi ditemukan potensi ketidakefektifan sebesar Rp309,9 miliar (77,2 persen) dan potensi ketidakefisienan sebesar Rp0,488 miliar (0,12 persen).
Bupati hadir didampingi Sekretaris Daerah Batola, H Zulkipli Yadi Noor, Inspektur Kabupaten Batola, Kepala Bappelitbang Kabupaten Batola serta Kepala Dinas BPKAD Kabupaten Batola.
Kehadiran mereka menunjukkan dukungan penuh terhadap upaya perbaikan tata kelola pemerintahan berbasis evaluasi dan data.(red/rnld/diskominfo batola)
