MARABAHAN,Teladankalimantan.com- Bupati Barito Kuala (Batola) H Bahrul Ilmi bersama para undangan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 secara daring melalui Zoom Meeting dan disiarkan langsung di YouTube.
Fokus Pembahasan Rapat Koordinasi tersebut mengusung tema utama: Strategi dan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Tingkat Daerah Tahun 2025.
Kemendagri menegaskan, tujuan utama pengendalian inflasi daerah adalah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar daya beli masyarakat tetap terjaga;
Selsin itu, menjamin pertumbuhan ekonomi daerah tetap sehat dan berkelanjutan, mengurangi disparitas antarwilayah terkait tingkat inflasi.
Beberapa faktor menyebabkan tekanan inflasi di daerah antara lain, gangguan pasokan bahan pokok, distribusi logistik belum optimal, kebijakan nasional memengaruhi harga daerah.serta faktor cuaca berdampak pada produksi pangan.
Sementara itu, tantangan dihadapi meliputi koordinasi antar level pemerintahan yang belum maksimal, keterbatasan anggaran daerah, lambatnya data dan informasi serta resistensi pelaku usaha terhadap intervensi pasar.
Dalam rapat tersebut, dibahas sejumlah strategi untuk menjaga stabilitas harga, antara lain, penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengadaan dan distribusi barang pokok, intervensi pasar melalui operasi pasar dan pemanfaatan cadangan pangan daerah.
Sekain itu, leningkatan infrastruktur logistik agar biaya transportasi menurun dan pasokan barang lancar, pemantauan harga dan ketersediaan barang secara real-time dan kebijakan lokal pro-inflasi rendah, seperti subsidi dan pengaturan retribusi pada sektor strategis.
Sebagai penutup, Kemendagri menekankan pentingnya komitmen politik daerah, penguatan kapasitas manajemen inflasi serta pemanfaatan teknologi untuk pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kebijakan pengendalian inflasi.
Bupati Batola H Bahrul Ilmi menyambut baik arahan tersebut dan menegaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batola siap bersinergi dengan seluruh pihak untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya dalam pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat.
Rapat dipimpin Kemendagri RI tersebut diikuti Gubernur se-Indonesia, Forkopimda Provinsi/Kabupaten/Kota, Pimpinan Wilayah dan Cabang Bulog, Kadin serta Kepala Perangkat Daerah membidangi urusan keuangan daerah, pertanian, ketahanan pangan, perdagangan, energi dan sumber daya mineral (ESDM), perumahan dan kawasan permukiman serta statistik.(red/Aa/diskominfo batola)
