MARABAHAN,teladankalimantan.com-
Bupati Barito Kuala (Batola), H Bahrul Ilmi mengikuti Zoom Meeting Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dan Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 di selenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) secara hybrid, di kediaman Rumah Bupati setempat, Rabu, (05/03/2026).
Kegiatan tersebut bertujuan dalam rangka memperkuat implementasi salah satu Trisula pemberantasan korupsi berupa, pencegahan melalui pembangunan sistem perbaikan tata kelola pemerintah daerah yang tertuang dalam indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) 2025.
“Pemerintah daerah perlu menjadikan MCP sebagai alat utama dalam mengidentifikasi risiko korupsi serta meningkatkan transparansi tata kelola dan sistem pengawasan,” ujar Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI Irjen Pol (Purn) Sang Made Mahendra Jaya.
Menurut dia, dengan penerapan MCP yang optimal, daerah dapat memperoleh manfaat signifikan seperti, peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah serta memperkuat pengawasan internal.
Terpisah, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Raden Suhartono mengatakan, perbaikan atas perencanaan penganggaran, perbaikan atas pengelolaan serta melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan.
“Perhatian kita terhadap pengadaan barang dan jasa, terutama pasa pengadaan bernilai besar dan strategis,” ucapnya.
Selain itu, ungkap dia, pihaknya juga konsen pengawasan terhadap perincian perijinan dan iklim implementasi yang ada di daerah.
“Penguatan kapabilitas APIP dan sistem pengendalian intern terintegrasi di daerah sangat relevan dengan program MCP,” ungkapnya.
Acara peluncuran indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 dibuka oleh Ketua KPK-RI, Setyo Budiyanto.
Turut hadir mengikuti zoom meeting Plh. Sekda dan Inspektur kabupaten Batola.(red/diskominfo batola)
