PONTIANAK,teladankalimantan.com-
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Koordinator Wilayah Kalimantan, Fadjar Majardi mengatakan, inflasi di wilayah Kalimantan September 2024 tercatat sebesar 1,92 persen (yoy) atau masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen±1 persen.
“Seiring dengan kebijakan pengendalian inflasi yang konsisten, Bank Indonesia memperkirakan inflasi di wilayah Kalimantan akan tetap terkendali hingga akhir tahun 2024,” ujarnya, pada acara Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Wilayah Kalimantan bertemakan: Penajaman Rancangan Roadmap TPID 2025-2027 Berdasarkan Mekanisme Hulu-Hilir yang Terintegrasi, Selasa (22/10/2024).
Menurut dia, prospek pertumbuhan ekonomi Kalimantan juga diperkirakan tetap positif didukung oleh transformasi ekonomi di sektor pertanian dan hilirisasi sumber daya alam.
Fadjar Majardi juga menyampaikan apresiasinya atas sinergi telah terjalin antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia melalui TPID serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Diutarakannya, sinergi sangat penting untuk memastikan stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di wilayah Kalimantan.
“Sinergi ini akan terus diperkuat guna memastikan stabilitas harga dan mendorong ekonomi yang lebih tangguh,” ujar Fadjar, dalam siaran pers.
Melalui forum tersebut, ungkap dia, Bank Indonesia dan TPID Kalimantan menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak guna menjaga stabilitas inflasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan pengendalian inflasi terintegrasi, harap dia, mampu menghadapi berbagai tantangan global dan domestik yang akan datang, sehingga mendukung perekonomian Kalimantan yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
“Acara ini bertujuan untuk memperkuat strategi dan sinergi pengendalian inflasi di wilayah Kalimantan serta mendukung kesejahteraan masyarakat melalui stabilitas harga,” tegasnya.
Sementara, Pj Gubernur Kalimantan Barat, H Harisson menyatakan dukungannya terhadap berbagai upaya pengendalian inflasi di Kalimantan.
Dia juga mengapresiasi keberhasilan langkah-langkah pengendalian inflasi telah dilakukan, seperti operasi pasar dan gerakan pangan murah, yang membantu menjaga stabilitas harga.
Harisson menekankan, pentingnya inovasi kebijakan untuk menghadapi tantangan-tantangan baru seperti perubahan iklim dan fluktuasi harga komoditas.
“Upaya bersama ini sangat penting untuk menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menghadapi risiko yang disebabkan oleh faktor eksternal,” terangnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dari kementrian terkait diawali pemaparan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan sinergi dan integrasi antar provinsi dalam optimalisasi pengendalian inflasi di Kalimantan menjadi fokus strategi dalam penyusunan roadmap TPID 2025-2027.
Dengan strategi tersebut, diharapkan tercipta efektivitas kebijakan lebih kuat guna menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan di seluruh wilayah Kalimantan.
Selain itu, Kemenko Perekonomian menekankan perlunya memetakan arus komoditas pangan di pasar-pasar utama untuk mengantisipasi kenaikan harga dan memastikan ketersediaan pangan di setiap daerah.
Kementerian Pertanian menambahkan, proyeksi produksi padi pada 2024 diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan nasional sampai dengan akhir tahun.
Sementara itu, produksi jagung diperkirakan juga akan meningkat. Program intensifikasi pertanian dan penggunaan bibit unggul akan terus dioptimalkan untuk meningkatkan produktivitas pangan serta mendukung ketahanan pangan nasional.
Badan Pangan Nasional juga menyoroti beberapa komoditas pangan yang mengalami fluktuasi harga di tingkat produsen dan konsumen.
Misalnya, beras dan minyak goreng mengalami kenaikan harga di tingkat konsumen, sementara cabai dan bawang merah menunjukkan penurunan harga di tingkat produsen.
Meski demikian, proyeksi neraca pangan nasional menunjukkan stok beras dan jagung masih cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik hingga akhir tahun, meskipun tantangan seperti perubahan iklim dan alih fungsi lahan tetap perlu diantisipasi.
Selain itu, optimalisasi cadangan pangan pemerintah melalui BUMD pangan menjadi penting untuk stabilisasi pasokan dan harga dari hulu ke hilir.
Pada sesi utama Rakor, para peserta juga membahas penajaman Rancangan Roadmap TPID 2025-2027 fokus pada integrasi antara mekanisme hulu dan hilir dalam pengendalian inflasi.
Roadmap tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan inflasi yang akan datang, terutama terkait dengan ketahanan pangan dan stabilitas harga di masa mendatang.(red/ril)
