BANJARBARU,Teladankalimantan.com-
Bank Indonesia (BI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) wilayah Kalimantan berkolaborasi memperkuat ekosistem pangan di daerah melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) wilayah Kalimantan 2025 bertema “Inovasi Produksi dan Penguatan Kapasitas Petani untuk Mendukung Akselerasi Program Swasembada Pangan”, di Banjarbaru, Kamis (25/09/2025).
Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin menyampaikan, penyelenggaraan GNPIP merupakan bentuk komitmen, keseriusan dan kerja sama TPID di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di eilayah Kalimantan dalam upaya pengendalian inflasi daerah.
Inflasi Kalimantan pada Agustus 2025, sebut dia, terjaga dalam sasaran 2,5±1 persen berkat kolaborasi TPIP-TPID dalam menjaga pasokan, keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi.
Penguatan strategi jangka pendek dan panjang perlu terus dilakukan, jelas dia, termasuk terobosan padi apung serta haruan estate/kampung gabus sebagai solusi adaptif dan diversifikasi pangan.
Ke depan, ucap dia, hambatan penyaluran SPHP Bulog, antisipasi lonjakan permintaan akibat SPPG perlu diselesaikan melalui kemitraan dengan Bulog, BUMD, distributor, kerja sama antar daerah (KAD) serta percepatan cetak sawah dan OPLAH guna memperkuat posisi strategis Kalimantan sebagai lumbung pangan nasional.
Sementara, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan menyampaikan, pemerintah terus mendorong pengendalian inflasi pangan melalui sinergi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan Bank Indonesia dengan strategi 4K.
4K tersebut, terang dia, melalui operasi pasar/gerakan pangan murah yang telah dilaksanakan ribuan kali di seluruh Indonesia, penyaluran beras SPHP sebesar 1,1 juta ton hingga akhir tahun, serta perluasan akses pembiayaan seperti KUR pertanian dan Kredit Usaha Alsintan.
Upaya tersebut, terang dia, diperkuat dengan stimulus daya beli masyarakat berupa, bantuan pangan dan diskon transportasi, perluasan kerja sama antar daerah (KAD) difasilitasi BUMN logistik, pemanfaatan kapal Pelni untuk distribusi pangan.
Selain itu, sambung dia, penguatan teknologi budidaya, smart farming, mekanisasi pertanian dan sarana pascapanen seperti, cold storage dan resi gudang untuk menjaga kualitas hasil panen.
Pemerintah juga, papar dia, mengantisipasi HBKN Nataru dengan pemantauan ketat harga bahan pangan strategis, intensifikasi operasi pasar serta memastikan kelancaran distribusi dengan ketersediaan armada yang cukup.
Dengan langkah-langkah tersebut, harap dia, inflasi tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1 persen serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkualitas.(red/rilis)
