KASONGAN, teladankalimantan.com – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Kabupaten Katingan, H Fahmi Fauzi, dalam pengakuannya siap untuk membahas 4 buah draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang telah diajukan oleh Bupati Katingan Saiful beberapa waktu lalu. Pengakuannya ini diungkapkannya kepada sejumlah awak media, Minggu (29/6), di kediamannya.
Empat buah draf usulan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan yang diserahkan oleh Bupati Katingan tersebut menurut H Fahmi Fauzi diantaranya Ranperda tentang pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi, Ranperda tentang penambahan penyertaan modal Pemkab Katingan pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalteng, Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 1 tahun 2022 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, dan Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
“4 buah draf Ranperda ini nantinya akan kami bahas bersama eksekutif,” kata H Fahmi Fauzi.
Selanjutnya, dirinya menjelaskan bahwa, pembahasan Ranperda ini merupakan bagian dari tugas dan wewenang DPRD dalam bidang legislasi, yaitu membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama dengan kepala daerah. Sedangkan proses pembahasannya harus melibatkan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Selain itu, pembahasan Ranperda ini juga merupakan upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Pemkab dalam pengelolaan anggaran daerah,” terang legislator Partai Nasdem ini.
Selanjutnya, terkait 4 buah draf Ranperda yang telah diajukan tersebut menurutnya, semuanya tetap diupayakan sesegera mungkin untuk dilakukan pembahasan. Bahkan diharapkan secepatnya pula selesai. Sehingga bisa menjadi Perda. Karena, 4 buah Perda tersebut sangatlah penting. “Pasalnya, dengan ditetapkannya 4 buah draf Ranperda tersebut menjadi Perda nantinya, sangat berguna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekaligus meningkatkan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Katingan ke depan,” terangnya.
Meskipun pembahasannya diupayakan secepatnya, namun dirinya selaku fraksi partai Nasional Demokrasi (Nasdem) menyampaikan pemandangan umumnya terhadap 4 buah draf Ranperda yang disampaikan oleh Bupati Katingan beberapa waktu lalu. Baik sebagai masukan, maupun beberapa catatan lainnya terkait draf Ranperda dimaksud. Masukan dan beberapa catatan tersebut sebenarnya merupakan bentuk konstruktif dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dinamika pembangunan daerah.
Artinya menurutnya, jika sependapat pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi harus diselenggarakan secara selektif, terukur dan tidak membebani fiskal daerah.
“Begitu pula dengan penyertaan modal, Pemkab harus berkomitmen untuk melakukan kajian mendalam terhadap urgensi, kelayakan finansial dan potensi peningkatan PAD, serta Senantiasa menjaga transparansi dan akuntabel dalam penggunaan anggaran,” pungkas wakil rakyat asal dapil Katingan I, yang meliputi wilayah Kecamatan Katingan Hilir, Pulau Malan dan Tewang Sangalang Garing ini. (red)
