MARABAHAN,Teladankalimantan.com- Asisten II Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Barito Kuala (Batola) Joko Sumitro mengatakan, informasi mengenai Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini menjadi perhatian pemerintah pusat.
Program tersebut, sebut dia, dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan di daerah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Salah satu tugas Satgas MBG kabupaten adalah melakukan pemetaan dan penetapan lokasi-lokasi pelaksanaan MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” terang Joko, saat menjadi pembina apel diikuti seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Batola, di halaman Kantor Bupati Batola, Senin (06/10/2025) pagi.
Dia menjelaskan, program MBG memiliki dua pola pelaksanaan yaitu, pola mandiri/reguler dikelola oleh yayasan atau pihak swasta dengan sasaran 1.000–3.500 orang dan pola T3 (terpencil) dengan sasaran di bawah 1.000 orang dikelola oleh perorangan, BUMDes atau badan sumber daya lainnya.
Kabupaten Batola sendiri, jelas dia, masuk dalam kategori wilayah terpencil dalam konteks MBG, yaitu daerah berada di luar jangkauan layanan enam kilometer atau lebih dari 30 menit perjalanan dari pusat layanan.
Lebih lanjut Joko menyampaikan, hingga tahun 2025, Kabupaten Batola belum mendapatkan alokasi SPPG karena kriteria lahan ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum belum terpenuhi.
“Lahan di Batola didominasi rawa, sehingga belum memenuhi kriteria tanah siap pakai sebagaimana ditetapkan Kementerian PU. Namun, kami akan terus berupaya mengusulkan agar Batola dapat menjadi lokasi MBG pada tahun 2026,” jelasnya.
Joko juga menginformasikan, bagi masyarakat atau pihak swasta berminat untuk berpartisipasi dalam program MBG dapat mendaftarkan diri melalui aplikasi resmi Badan Gizi Nasional.
“Investasi dibutuhkan untuk membangun satu unit SPPG diperkirakan sekitar Rp700 juta,” ucapnya.
Dengan spesifikasi bangunan, jelas dia, minimal 150 meter persegi dan terdiri dari enam ruangan berupa, ruang penyimpanan bahan makanan, ruang pengolahan, ruang cuci dan sebagainya.
mengakhiri sambutannya, Joko mengingatkan, agar pelaksanaan program MBG di daerah nantinya dapat memperhatikan keamanan dan kualitas makanan.
“Kita berharap kejadian seperti di Jawa Barat tidak terjadi di Batola. Jangan sampai Makan Bergizi Gratis berubah maknanya menjadi Makan Beracun Gratis,” tuturnya menutup dengan pesan penuh kehati-hatian.
Apel, Senin (06/10/2025) tersebut diikuti seluruh ASN dari berbagai SKPD di lingkungan Pemkab Batola, bertindak sebagai pelaksana apel Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Batola.(red/ben/diskominfo batola)
