MARABAHAN,teladankalimantan.com-
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola) melalui Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) setempat menggelar rapat koordinasi (rakor) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N Lapor), di Aula Selidah, Rabu (19/06/2024).
“Melalui aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)- Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) masyarakat berperan dalam pengawasan program pembangunan dan pelayanan publik,” ujar Kepala Diskominfo Batola, Hery Sasmita, dalam siaran pers.
Menurut Hery, pentingnya peranan semua pihak dan tidak terkecuali oleh Admin Lapor untuk mensukseskan layanan aspirasi dari pemerintah, khususnya di masyarakat Batola.
Oleh karena itu, sebut dia, pihaknya terus berupaya meningkatkanan kualitas maupun kuantitas dari pelaksanaan Aplikasi SP4N Lapor melalui rapat koordinasi tersebut.
“Pejabat dan admin Lapor di SKPD membantu menjalankan roda pemerintahan yang melayani melalui respon aspirasi dan pengaduan pada SP4N Lapor,” ungkapnya.
Warga Batola, jelas dia, dapat memberikan laporan mengenai pelayanan publik sesuai atau tidak sesuai dengan standar pelayanan, sehingga kinerja pelayanan publik dapat ditingkatkan bersama.
Aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas, teeang dia, harus menjadi perhatian pemerintah.
“Sejalan dengan itu dibutuhkanlah pemantauan dan pengawasan dari seluruh lapisan masyarakat,” tandasnta.
Terselenggaranya rapat koordinasi (rakor) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N Lapor), sambung dia, merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat berupa aspirasi maupun pengaduan terhadap layanan pemerintah.
Sementara, Chairun Ni’mah dalam materinya menerangkan, tentang dasar hukum pengelolaan SP4N LAPOR dari UU No 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik dan Permenpan 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
Dalam acara rakor tersebut, Chairun Ni’mah juga menjabarkan strategi untuk pengelolaan SP4N LAPOR dengan penunjukan pejabat penghubung pada tiap SKPD.
Dia juga mengatakan, sebelum aduan disposisi ke pejabat penghubung, admin koordinator Batola harus berkoordinasi dengan pejabat penghubung yang berpotensi untuk menindaklanjuti aduan berdasarkan kewenangannya masing-masing.
“Hal ini bertujuan agar aduan lebih cepat ditindaklanjuti dan tidak salah terdisposisi,” jelasnya.
Rakor diikuti 48 orang terdiri dari 31 orang Pejabat Lapor SKPD dan 17 orang perwakilan dari kecamatan se-Batola dibuka Kepala Diskominfo Batola Hery Sasmita dengan menghadirkan narasumber Chairun Ni’mah dari Diskominfo Kalsel.(red/ril)
