JAKARTA,teladankalimantan.com-
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola) menunjukkan komitmennya dalam mendorong transformasi digital di sektor keuangan daerah.
Hal itu ditandai keikutsertaan dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Hotel Redtop Pecenongan, Jakarta, (14/06/2025).
Acara tersebut secara resmi dibuka oleh Bupati Batola, H Bahrul Ilmi dan turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Batola, perwakilan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) serta para kepala SKPD dan pejabat terkait.
Bupati Batola, H Bahrul Ilmi menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan HLM tersebut.
“TP2DD sebagai langkah strategis mempercepat dan memperluas digitalisasi transaksi pemerintah daerah serta mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)”, tutur Bahrul Ilmi.
Forum tersebut, sebut dia, menjadi wadah penting dalam mengevaluasi capaian dan merumuskan arah kebijakan digitalisasi keuangan daerah.
“TP2DD memiliki peran vital dalam mendorong efisiensi pengelolaan keuangan, memperluas penggunaan transaksi non-tunai, serta meningkatkan kualitas layanan publik”, katanya dalam siaran pers.
Salah satu poin penting dalam rapat tersebut, jelas dia, adalah evaluasi Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kabupaten Barito Kuala Semester II Tahun 2024 yang mencatatkan skor sebesar 95 persen.
Capaian itu, sebut dia, diperoleh dari beberapa aspek, di antaranya implementasi sembilan jenis pajak daerah dan kondisi lingkungan strategis.
Namun, sambung bupati, masih terdapat tantangan, seperti belum diimplementasikannya Kartu Kredit Indonesia (KKI) di lingkungan pemerintah daerah.
Lebih lanjut dia mengemukakan, Batola juga berhasil menyabet sejumlah penghargaan dari Satgas P2DD Provinsi Kalsel, antara lain Terbaik I untuk ASN dengan penggunaan QRIS terbanyak, Terbaik dalam pengisian ETPD secara cepat, lengkap, dan aktif serta Terbaik I dalam kategori transformasi digital pemerintah daerah.
Meski begitu, terang bupati masih ada sejumlah tantangan masih dihadapi oleh Pemkab Batola diantaranya, endahnya minat masyarakat dalam transaksi non-tunai, minimnya kegiatan sosialisasi pembayaran digital.
“Perlunya komitmen berkelanjutan antara pemerintah daerah dan Bank RKUD dalam pelaksanaan program capacity building dan koordinasi TP2DD masih akan kita hadapi”, pungkasnya.(red/diskominfo batola)
